Kritik Keras Fraksi Golkar Beri 10 Catatan Kepada Pemko Payakumbuh

- Jurnalis

Senin, 31 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh, tipikal.com — Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/05).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra menyampaikan pemandangan umum sebanyak 10 poin kepada Pemko Payakumbuh.

Pertama, dalam refokusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan berapa besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 tersebut di Kota Payakumbuh tahun 2020.

Kedua, untuk tahun 2020 ada 3 bulan honor atau Insentif Tenaga Medis terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan.

“Bagaimana ceritanya ini! Dan kalau memang masih belum selesai persoalannya kami dari Fraksi Partai Golkar berharap sangat agar persoalan ini dituntaskan oleh Dinas Kesehatan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Wirman.

Ketiga, menyangkut masalah mutasi. Setiap kali mutasi secara finansial ada yang diuntungkan dan tentunya juga ada yang dirugikan. Tapi sorotan Fraksi Golkar tidak fokus masalah itu.

“Menurut pantauan, yang dimutasikan itu terkadang kemampuan intelektualnya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Apalah jadinya jika seperti ini. Jangankan kemajuan yang kita harapkan malah kemunduran yang ditemukan. Dengan seringnya mutasi terjadi keresahan dan kegundahan di kalangan jiwa ASN Kota Payakumbuh yang mengakibatkan menurunnya etos kerja dan kegundahan pikiran. Kedepan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan sangat agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pengemban kepentingan,” ujarnya.

Keempat, Fraksi Golkar melirik tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup. Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah imbalan jasa yang memadai buat mereka.

Baca Juga :  Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Gelar Dengar Pendapat Terkait Kelangkaan Pupuk

“Kami Fraksi Partai Golkar tak bosan-bosannya menghimbau kepada eksekutif agar pada tahun anggaran 2022 nanti minimal Honor Guru THL Rp. 1.500.000,-. Begitu juga honor Guru TPA dan Garin masjid diharapkan ada kenaikan. Ajakan ini jangan diterjemahkan berselimutkan politik tetapi semata-mata keinginan untuk meningkatkan SDM, Iman taqwa dan kesejahteraan,” kata Wirman.

Kelima, Fraksi Golkar juga menyebut ada informasi, entah benar atau tidak Wali Kota rapat dengan pimpinan OPD, disitu disampaikan bahwa anggota DPRD minta kenaikan Tunjangan Perumahan, sementara Honor THL dikurangi, begitu juga Tunjangan ASN. Kalau dapat janganlah dulu karena kita masih dalam suasana Covid-19.

“Kami Fraksi Partai Golkar sependapat dengan hal itu sampai suasana normal kembali. Honor THL bisa kembali normal, tunjangan ASN juga begitu. Berkenaan dengan informasi tersebut diatas sehingga pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan rapat konsultasi yang berkesimpulan, bersepakat untuk menunda kenaikan tunjangan perumahan sampai waktu yang tepat,” papar Wirman.

Keenam, Wirman menerangkan juga ada informasi berkembang bahwa pmerintah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada.

“Tapi kami rasa perlu dikaji ulang. Kenapa demikian? Masih ada OPD yang belum punya kantor yang representatif. Ada juga 1 kantor ditempati oleh beberapa OPD. Supaya ada kenyamanan bekerja dan sekaligus menegakkan kewibawaan sebuah OPD maka sebaiknya 1 kantor untuk 1 OPD. Jelas dalam hal ini kita butuh tanah. Pertimbangan selanjutnya terpulang kepada kita bersama. Kami harap wali kota senantiasa berkoordinasi dengan DPRD,” ujarnya.

Ketujuh, disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan emua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga :  Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Payakumbuh Terhadap 3 Ranperda

“Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri. Aspirasi ini sudah cukup lama. Mungkin sejalan dengan lahirnya Kota Payakumbuh 17 Desember 1970, 50 tahun yang silam. Secara kultur Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penduduk Luhak 50 Nan Saciok Bak Ayam Nan Sadaciang Bak Basi,” terangnya.

Namun, agar ada kejelasan mengenai beberapa aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh, menurut Fraksi Golkar perlu dibicarakan sesuai dengan regulasi yang ada agar tuntas duduk persoalannya sehingga tidak ada kegamangan dalam menata wajah Payakumbuh ke depan.

“Pembentukan Pansus Aset ini bertjuan tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menuntaskan persoalan yang terpendam dalam hati sanubari masyarakat. Mungkin rasanya tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai interprestasi,” tukuk Wirman.

Kedelapan, menurut Fraksi Golkar Pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air kerumah-rumah penduduk sebagai pelanggan mengalami kekecewaan. Air yang mengalir pada waktu-waktu tertentu dan itupun debitnya tidaklah memuaskan.

“Apakah pihak PDAM sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mengalami hal seperti ini. Apakah tindakan yang dilakukan atau berdiam saja pada kepasrahan. Untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat yang mengambil tindakatan membuat sumur bor, sumur gali, pakai DAS, membuat bak penampungan air, dan sebagainya,” ujar Wirman.

“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pihak PDAM Kota Payakumbuh. Kalau perlu dana, kucurkan. Yang penting masyarakat jangan kecewa,” tandasnya.

Kesembilan, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli, Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas (THL) disesuaikan dengan UMP.

Terakhir, walau sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar yakin catatan LHP BPK tentu ada. Adakah catatan LHP itu yang sangat penting untuk disikapi.

“Jika tidak terlalu bersifat rahasia tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius,” tutup Wirman. (tpk)

Berita Terkait

UMKM Payakumbuh Didorong Naik Kelas oleh Dekranasda dan Dinas Koperasi
Payakumbuh Terus Genjot Upaya Penurunan Stunting
Payakumbuh Sambut Tim Penilai Lomba Kader Posyandu Berprestasi
Payakumbuh Resmi Buka Genre Awards Pemilihan Duta Genre 2024
Pemko Payakumbuh Apresiasi Turnamen Tenis Kapolres Cup
Pemko Payakumbuh Siap Dukung Suksesnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD pada 13 Juli 2024
Komitmen Payakumbuh dalam Mengurangi Stunting: Langkah Nyata dan Inovasi
Ikuti Lomba Kader Posyandu 2024, Payakumbuh Siap Jadi Terbaik di Sumbar

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 17:47 WIB

UMKM Payakumbuh Didorong Naik Kelas oleh Dekranasda dan Dinas Koperasi

Senin, 24 Juni 2024 - 17:41 WIB

Payakumbuh Terus Genjot Upaya Penurunan Stunting

Senin, 24 Juni 2024 - 17:28 WIB

Payakumbuh Sambut Tim Penilai Lomba Kader Posyandu Berprestasi

Sabtu, 22 Juni 2024 - 19:52 WIB

Payakumbuh Resmi Buka Genre Awards Pemilihan Duta Genre 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 - 19:45 WIB

Pemko Payakumbuh Apresiasi Turnamen Tenis Kapolres Cup

Jumat, 21 Juni 2024 - 18:44 WIB

Pemko Payakumbuh Siap Dukung Suksesnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD pada 13 Juli 2024

Jumat, 21 Juni 2024 - 17:18 WIB

Komitmen Payakumbuh dalam Mengurangi Stunting: Langkah Nyata dan Inovasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 07:55 WIB

Ikuti Lomba Kader Posyandu 2024, Payakumbuh Siap Jadi Terbaik di Sumbar

Berita Terbaru

Payakumbuh

Payakumbuh Terus Genjot Upaya Penurunan Stunting

Senin, 24 Jun 2024 - 17:41 WIB

Payakumbuh

Payakumbuh Sambut Tim Penilai Lomba Kader Posyandu Berprestasi

Senin, 24 Jun 2024 - 17:28 WIB

Lima Puluh Kota

Pemkab Lima Puluh Kota Gelar Festival Bundo Kanduang

Senin, 24 Jun 2024 - 17:16 WIB