Kabupaten Bekasi | tipikal.com –
Orang tua murid SDN Mekarsari 04 Tambun Selatan menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kisruh jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah yang belakangan memicu kegaduhan di lingkungan sekolah. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan belajar para siswa.
Menurut Warsini, salah satu orang tua murid, kekosongan jabatan Kepala Sekolah sempat terjadi selama kurang lebih tiga bulan setelah pensiunnya Ibu Rohimah, S.Pd. Para orang tua menyambut baik keluarnya keputusan Bupati Bekasi yang menunjuk Ibu Nani Yuningsih sebagai PLT Kepala Sekolah SDN Mekarsari 04.
“Sejak Bu Nani menjabat, program-program pendidikan berjalan lebih terarah, kegiatan siswa meningkat, dan suasana sekolah terasa lebih hidup. Kami merasa ada perubahan positif,” ujar Warsini.
Namun seiring berjalannya waktu, muncul isu-isu tidak sedap yang menyudutkan PLT Kepala Sekolah tersebut. Orang tua murid menduga ada intervensi dari pihak luar sekolah berinisial (IW) yang berasal dari sekolah lain dan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri urusan SDN Mekarsari 04.
“Kami mempertanyakan kapasitas IW. Ia bukan pejabat struktural, bukan pengawas, bukan pejabat dinas. Hanya OPS. Jadi mengapa bisa ikut campur soal jabatan PLT Kepala Sekolah anak-anak kami?” ungkap salah satu orang tua lainnya.
Situasi makin memanas setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi datang ke SDN Mekarsari 04 dan menunjuk PLT Kepala Sekolah baru tanpa memperlihatkan Surat Keputusan (SK) resmi. Sejak saat itu, dugaan keterlibatan IW semakin mencuat dan membuat orang tua murid resah.
Bahkan muncul kabar yang menyebutkan bahwa PLT sebelumnya sedang sakit dan tidak mampu menjalankan tugas isu yang oleh orang tua murid dianggap tidak benar dan cenderung menyudutkan.
“Kami sangat prihatin. Isu-isu seperti itu justru merusak suasana sekolah dan mencoreng nama baik guru yang sudah bekerja dengan baik.”
Para orang tua murid menegaskan bahwa IW tidak memiliki kewenangan apa pun terkait jabatan PLT Kepala Sekolah. Mereka mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk memberikan klarifikasi resmi, mengakhiri dualisme kepemimpinan, dan memastikan tidak ada lagi intervensi dari pihak yang tidak memiliki hak.
“Kami hanya ingin sekolah ini tenang, fokus pada pendidikan, dan tidak dijadikan arena permainan jabatan,” tutup Warsini.
Para orang tua berharap persoalan ini segera diselesaikan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan optimal tanpa adanya kegaduhan di internal sekolah. (*)
