Payakumbuh | tipikal.com — DPRD Kota Payakumbuh meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program prioritas pembangunan tahun 2027, seiring keterbatasan fiskal daerah. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Timur yang digelar di Aula SKB Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kamis, (05/2/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak langsung.
“DPRD akan terus mengawal agar perencanaan pembangunan tidak sekadar daftar keinginan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Hurisna.
Menurutnya, Musrenbang kecamatan merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang penting untuk menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat,” ujarnya.
Hurisna menegaskan komitmen DPRD agar setiap usulan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diperjuangkan agar masuk ke dalam program prioritas yang jelas dan terukur.
“Kami memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga diperjuangkan agar memberi manfaat luas,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah aspirasi prioritas yang mengemuka di wilayah Payakumbuh Timur antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali untuk mitigasi banjir sekaligus perlindungan lahan pertanian.
“Normalisasi sungai ini penting untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga lahan pertanian warga,” ujar Hurisna.
Selain itu, DPRD juga mendorong pengadaan lahan dan pembangunan kantor camat yang representatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Payakumbuh Timur.
“Kantor camat yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
DPRD turut menaruh perhatian pada pengembangan kawasan agrowisata Bukit Patah Sembilan sebagai destinasi unggulan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kawasan ini memiliki potensi besar dan dapat menjadi penggerak ekonomi warga jika dikelola secara serius,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Hurisna juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Payakumbuh yang mengalokasikan honorarium bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti LPM, PKK, RW, dan RT dalam APBD.
“Ini bentuk dukungan dan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi daerah untuk lebih cermat dalam menetapkan skala prioritas pembangunan.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Hurisna mendorong agar program prioritas difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, para kepala OPD, Camat Payakumbuh Timur Yopie Kurniawan, unsur Forkopimcam, lurah, serta perwakilan masyarakat. (tpk)
