Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh Beri 50 Pelaku UMKM Fasilitas Sertifikat Halal Gratis

- Jurnalis

Senin, 27 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar bimbingan teknis mekanisme pengurusan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Zona Khas Halal Payakumbuh selama dua hari yang bertempat di Bakinco Resto, 27 dan 28 Februari 2022.

Kegiatan itu mengundang 50 orang pelaku UMKM yang terdiri dari pedagang pasar kuliner di bawah kanopi pusat Kota Payakumbuh, sementara narasumber yang dihadirkan dari Lembaga Penjamin Halal (LPH) Bersama Halal Madani.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh M. Faizal saat membuka acara tersebut menyampaikan Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengembangkan area bisnis kuliner yang sangat mendukung pariwisata, namanya pembangunan Zona Khas Halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mempercepat sertifikasi halal, serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada halal lifestyle di masyarakat.

“Sebagai destinasi wisata halal dunia, pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan muslim. Pelayanan ini meliputi fasilitas yang harus memenuhi kebutuhan wisatawan muslim termasuk ketersediaan makanan halal di destinasi wisata. Artinya, makanan halal merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus disediakan daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata,” ucapnya.

M. Faizal menjelaskan layanan produk kuliner halal dalam suatu kawasan atau destinasi diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan pariwisata kuliner. Produk kuliner halal dan kawasan kuliner halal memiliki potensi yang tidak hanya sebagai tempat makan tetapi juga menjadi destinasi wisata untuk menarik minat para wisatawan.

“Berbagai fasilitasi dan kemudahan yang diberikan pemerintah. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan ini, Indonesia bisa menjadi Produsen Produk Halal dunia yang memiliki jutaan produk halal dan menjadi destinasi wisata halal dunia. Indonesia akan mempunyai ratusan Zona Khas yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata halal yang bermutu tinggi yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan muslim dan mampu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat,” tukuknya.

M. Faizal menambahkan sudah menjadi kewajiban Pemko untuk memfasilitasi pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Makanya sejak beberapa tahun kebelakang di 2 OPD dianggarkan APBD untuk sertifikasi halal gratis.

“Sejak dulu, zona halal ini sudah kita cita-citakan, malah dengan kualifikasi internasional. Kita tidak ingin memulai saat dipuncaknya saja, tapi kita menyasar dari bawah, pelaku usaha kecil yang rasanya sangat berat mengurus itu. Barulah terasa penting seiring dengan program dan target pemerintah, yakni 1 juta UMKM halal,” terangnya.

Faizal menerangkan, tahun 2023 ini target ada sebanyak 107 pelaku UMKM yang disubsidi untuk memiliki sertifikasi halal dengan didanai melalui APBD. Anggarannya hampir 500 juta rupiah di dua OPD, yakni Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

“Untuk mengeluarkan sertifikasi halal ini tentu saja mengeluarkan biaya. Membantu pelaku usaha melalui APBD merupakan komitmen pemko untuk mendukung mereka,” tukuk M. Faizal.

Sementara itu, Ketua LPH Bersama Halal Madani Mhd. Nur Allatif menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada upaya fasilitasi sertifikasi halal ini menjadi yang dimulai pertama kali oleh Pemko Payakumbuh sebagai salah satu dari 3 kawasan yang menjadi pilot project kawasan industri halal yang dicanangkan pemerintah pusat bersama Bukittinggi dan Padang.

“Kota Payakumbuh menjadi yang pertama mengeksekusinya dan mengikuti regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal 2024. Ini tentu mempercepat pula pembangunan platform wisata halalnya,” ujarnya.

Di samping itu, kata Nur Allatif, tak hanya pelaku UMKM saja yang harus memiliki sertifikat halal. Dengan banyaknya restoran, kafe, dan rumah makan di Kota Randang juga perlu mengantongi sertifikasi halal, karena ada aturan hukum dari pemerintah pusat terkait dengan ini.

“Mewujudkan wisata halal adalah semangat yang sama-sama kita bangun dan menjadi penguat promosi kuliner daerah kepada wisatawan, mereka nyaman berbelanja tanpa khawatir tentang kualitas produknya,” pungkasnya. (tpk)

Berita Terkait

Sekolah Jadi Garda Depan, Pemko Payakumbuh Libatkan Dunia Pendidikan Tangani Darurat Sampah
A Week in Harau Valley Payakumbuh, and the Puzzle of Minangkabau Matriarchy
Wisatawan Italia Terpukau Budaya Matrilineal Minangkabau, Diskusi Hangat di Payakumbuh
Italian Traveler Fascinated by Matrilineal Minangkabau Culture During Visit to Payakumbuh
38 Tahun Mengabdi, BPBD Kota Payakumbuh Lepas Syafrizal dalam Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana
LKKS Payakumbuh Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial
Indeks RB Naik, Pemko Payakumbuh Siapkan Langkah Strategis 2025
Pemko Payakumbuh Tertibkan Bangunan Liar di Atas Fasilitas Umum

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 00:02 WIB

Sekolah Jadi Garda Depan, Pemko Payakumbuh Libatkan Dunia Pendidikan Tangani Darurat Sampah

Kamis, 12 Juni 2025 - 13:09 WIB

A Week in Harau Valley Payakumbuh, and the Puzzle of Minangkabau Matriarchy

Rabu, 4 Juni 2025 - 18:13 WIB

Wisatawan Italia Terpukau Budaya Matrilineal Minangkabau, Diskusi Hangat di Payakumbuh

Rabu, 4 Juni 2025 - 18:09 WIB

Italian Traveler Fascinated by Matrilineal Minangkabau Culture During Visit to Payakumbuh

Selasa, 27 Mei 2025 - 22:14 WIB

38 Tahun Mengabdi, BPBD Kota Payakumbuh Lepas Syafrizal dalam Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana

Berita Terbaru

Wakil Wali Kota Payakumbuh

Pemko Payakumbuh Peringati HLUN 2025, Dorong Kehidupan Sehat dan Mandiri bagi Lansia

Jumat, 20 Jun 2025 - 08:31 WIB

Wakil Wali Kota Payakumbuh

Wawako Payakumbuh Tekankan Pentingnya Fondasi Etika dan Agama di Era Digital

Rabu, 18 Jun 2025 - 23:53 WIB