Jakarta | tipikal.com — Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, hadir sebagai satu-satunya kepala daerah dari Sumatera Barat dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan pemerintah daerah. Acara ini berlangsung di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Gedung BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu, (24/07/2024).
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Bupati Safaruddin, yang didampingi oleh beberapa kepala perangkat daerah, menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja mereka.
“Kerjasama ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pekerja. Banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam proses ketenagakerjaan ini, dan MoU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan sinergi kelembagaan,” ujar Bupati Safaruddin.
Lebih lanjut, Bupati Safaruddin menyatakan bahwa penting bagi para pekerja untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan dan kesiapan mental yang memadai. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui MoU dengan BP2MI ini, berkomitmen untuk memastikan perlindungan bagi sekitar 1.269 pekerja migran asal daerah tersebut.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran melibatkan tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab masing-masing untuk melindungi lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri.
“Kerjasama ini adalah langkah konkret dalam memberikan hak-hak pekerja migran. Selain berkontribusi pada perluasan kesempatan kerja, pekerja migran juga berperan penting dalam perekonomian,” tegas Benny Rhamdani.
Acara ini juga mendapat apresiasi dari Brigjend Fauzi, perwakilan Polri, yang menekankan pentingnya data lengkap dan perlindungan bagi pekerja migran untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan mereka di tempat kerja.
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan instansi terkait lainnya, sebagai upaya bersama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran Indonesia. (tpk)
