Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Wako Riza Falepi Gelar Rakortas

- Jurnalis

Senin, 5 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh | tipikal.com — Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Mendagri dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Indonesia, Senin (5/09/22) secara virtual terkait antisipasi dampak kenaikan BBM, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Rapat berlangsung di Aula Randang, Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh.

Hadir bersama Wali kota dalam Rakortas, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. M. Deni Nurcahyo, Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, Kajari Payakumbuh diwakili Kasi Intel, Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, para asisten dan kepala OPD terkait. Turut hadir, Kepala BPS Kota Payakumbuh, Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Payakumbuh dan Pengurus Kadin Kota Payakumbuh.

Dalam arahannya, Wali Kota Riza Falepi menekankan bahwa kenaikan BBM bersubsidi pasti akan berdampak kepada berbagai sektor, terutama sektor dunia usaha dan UMKM yang banyak terdapat di Kota Payakumbuh.  Wali kota sangat serius mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai ekses kebijakan pemerintah tersebut.

“Dampak kenaikan BBM ini adalah persoalan besar yang perlu atensi dan support banyak pihak. Tadi sudah disampaikan para menteri dalam Rakor terkait besaran dana yang akan dialihkan sebagai kompensasi kenaikan BBM, sementara kita tunggu petunjuk lanjutan terkait berapa besar dana Bansos yang akan kita salurkan dan siapa saja penerima Bansos tersebut,” ujar Riza.

Baca Juga :  Wako Payakumbuh Rida Ananda Minta Program Perbankan Bantu Petani

Dikatakan, berkaca kepada adanya kasus hukum yang  menjerat pejabat negara yang mengurus dana-dana Bansos sebelum ini, Riza meminta jajarannya untuk belajar dari kesalahan tersebut.

“Arahan Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rakor tadi jelas, bahwa sudah ada aturan hukum seperti Peraturan Menteri Keuangan sebagai panduan penyaluran Bansos. Artinya bekal hukum sudah ada, jadi silahkan ikuti saja aturan, ikuti pola itu. Jangan sampai dinas terkait tidak tahu cara penyaluran dan bagaimana bikin laporannya,” terang Riza.

Wali kota meminta semua proses perencanaan dan pencairan serta pelaporan penyaluran Bansos nantinya melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Libatkan APIP dalam tim kecil untuk pembahasan BLT dan BSU ini. Jika ada keraguan, jangan segan-segan berkonsultasi dengan rekan-rekan di kepolisian dan kejaksaan, agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari,” perintah Riza sembari meminta rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar lebih sering digelar.

Sementara Kapolres Payakumbuh meminta agar pemerintah daerah mendiagnosa dulu dampak kenaikan BBM ini di Kota Payakumbuh yang ditengarai menyebabkan terjadinya inflasi.

“Secara nasional tadi disampaikan Mendagri bahwa Sumbar mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu nomor dua tertinggi se Indonesia. Tapi apakah inflasi itu disebabkan kenaikan harga BBM atau faktor lain, jadi itu harus dipastikan dulu,” ujar AKBP Alex Prawira.

Baca Juga :  Pelantikan PCNU Kota Payakumbuh, Wako Riza Falepi Ajak Semua Elemen Majukan Masyarakat Lebih Baik Lagi

Senada, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. M. Deni Nurcahyo juga meminta apakah inflasi yang tinggi di Sumbar apakah disebabkan kenaikan BBM atau karena faktor lain.

“Sejauh ini saya belum melihat dampak langsung kenaikan BBM dan naiknya inflasi Sumbar di masyarakat Kota Payakumbuh. Masyarakat masih adem ayem. Hal ini berbeda jika yang naik harga cabe, masyarakat langsung protes sana sini. Mungkin karena warga disini doyan makan cabe kali ya,” ujar Letkol Inf. M. Deni Nurcahyo setengah berkelakar.

Rakortas tersebut akhirnya menyepakati untuk menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema penyaluran Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak.

“Kita tunggu dulu petunjuk lanjutan pusat, semoga dalam satu atau dua hari ini turun. Silahkan dinas pengelola Bansos dan dana kompensasi kenaikan BBM ini membuat pendataan dulu sembari menunggu petunjuk lanjutan. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan,” pungkas Riza Falepi. (tpk

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Payakumbuh Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan 2024
Pelepasan Satgas Pamtas Statis RI-PNG Papua Yonif 131/BRS di Payakumbuh: Pengabdian Luar Biasa untuk NKRI
Pemko Payakumbuh Tingkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dengan Bimbingan Teknis Disdukcapil
Pemko Payakumbuh Matangkan Persiapan MTQ ke XLI Tingkat Kota
Operasi Patuh Singgalang 2024 Dimulai di Payakumbuh dengan Apel Gelar Pasukan
Polres Payakumbuh Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2024
Supardi – Yanuar Gazali Raih Posisi Puncak Survey Bakal Calon Wali Kota Payakumbuh
Kapolres Payakumbuh Tinjau Pemungutan Suara Ulang DPD RI

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 20:37 WIB

BPJS Kesehatan Payakumbuh Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan 2024

Selasa, 16 Juli 2024 - 20:31 WIB

Pelepasan Satgas Pamtas Statis RI-PNG Papua Yonif 131/BRS di Payakumbuh: Pengabdian Luar Biasa untuk NKRI

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:17 WIB

Pemko Payakumbuh Tingkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dengan Bimbingan Teknis Disdukcapil

Selasa, 16 Juli 2024 - 07:14 WIB

Pemko Payakumbuh Matangkan Persiapan MTQ ke XLI Tingkat Kota

Senin, 15 Juli 2024 - 16:11 WIB

Polres Payakumbuh Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 21:17 WIB

Supardi – Yanuar Gazali Raih Posisi Puncak Survey Bakal Calon Wali Kota Payakumbuh

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:39 WIB

Kapolres Payakumbuh Tinjau Pemungutan Suara Ulang DPD RI

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:00 WIB

Pemantauan PSU DPD-RI oleh Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno di TPS 06 Nunang Daya Bangun

Berita Terbaru

Payakumbuh

Pemko Payakumbuh Matangkan Persiapan MTQ ke XLI Tingkat Kota

Selasa, 16 Jul 2024 - 07:14 WIB