Padang | tipikal.com – Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Selasa, (4/8/2026).
Dalam forum yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu, Elzadaswarman menegaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta terus menjadikan penguatan UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
“Percepatan sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujar Elzadaswarman.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus memperkuat pendampingan, pembinaan, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak produk UMKM memiliki sertifikat halal dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.
“Kami berkomitmen memperkuat pendampingan, pembinaan, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak produk UMKM kita yang memiliki sertifikat halal dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” katanya.
Elzadaswarman menambahkan, pembangunan ekosistem halal tidak cukup hanya berhenti pada penerbitan sertifikat. Menurutnya, diperlukan penguatan kualitas produk, rantai pasok, pemasaran, hingga keterhubungan dengan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Kami akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai pihak lainnya agar Payakumbuh mampu mengembangkan UMKM unggul dengan produk halal yang berkualitas. Dengan demikian, ekonomi masyarakat semakin kuat dan kesejahteraan dapat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa sertifikasi halal kini telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, memberikan perlindungan kepada konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai dan syariat.
Ia menyebut, bagi masyarakat Minangkabau, konsep halal juga selaras dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga pengembangannya tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah.
Mahyeldi mengungkapkan, hingga tahun 2026 target kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Sumatera Barat telah tercapai 100 persen. Sebanyak 72.385 pelaku usaha mengikuti program tersebut, dengan total 110.124 sertifikat halal diterbitkan dan 246.332 produk telah bersertifikat halal.
Ia juga mengingatkan bahwa 17 Oktober 2026 menjadi batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, termasuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak agar percepatan sertifikasi halal dan pembangunan ekosistem halal mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping proses produk halal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan. (tpk)
