Lima Puluh Kota | tipikal.com – Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, memimpin kegiatan entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa,(4/02/2025) ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tim BPK yang dipimpin oleh Yunaldi hingga 2 Maret 2025 mendatang. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Lima Puluh Kota Doni Ikhlas, Sekretaris Daerah Herman Azmar, para asisten, Inspektur Irwandi, sejumlah kepala perangkat daerah, serta camat di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota.
Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin menegaskan komitmen Pemkab Lima Puluh Kota untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dan siap bersinergi dengan tim BPK.
“Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama seluruh kepala OPD siap untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD. Kami berharap proses ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan serta akuntabel,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, entry meeting ini menjadi tahap awal dalam membangun komunikasi antara BPK sebagai pemeriksa dengan pemerintah daerah yang diperiksa. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk meninjau serta mengidentifikasi risiko sebelum pemeriksaan lebih lanjut dilakukan.
Bupati Safaruddin juga berharap pemeriksaan ini dapat membantu Pemkab Lima Puluh Kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara beruntun.
Sementara itu, Ketua Tim BPK, Yunaldi, menekankan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah wajib menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kami berharap sinergi antara BPK dan Pemkab Lima Puluh Kota dapat terus terjalin dengan baik untuk menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi,” ujar Yunaldi.
Dengan adanya pemeriksaan pendahuluan ini, diharapkan proses evaluasi dan audit terhadap laporan keuangan Pemkab Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan baik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (tpk)
