Lima Puluh Kota | tipikal.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota meminta pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Safni-Ahlul Badrio Resha (Safni-Rito), untuk lebih banyak turun langsung ke tengah masyarakat dan tidak sekadar menjalankan agenda seremonial. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda LKPJ 2024 dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Jumat, (9/05/2025).
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, menegaskan bahwa masa bulan madu 100 hari kerja pasangan kepala daerah tersebut hampir berakhir. Oleh karena itu, sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan kinerja nyata dalam membangun daerah.
“Kini, sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati lebih berkarya lagi dalam menghadirkan negara ke seantero penjuru Kabupaten Lima Puluh Kota,” tegas Fajar.
Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi atas langkah pasangan Safni-Rito yang aktif melakukan pendekatan ke pemerintah pusat dan tokoh nasional asal Sumatera Barat untuk mengupayakan program-program dari APBN. Mereka menilai langkah “jemput bola” tersebut patut didukung, terlebih dilakukan di tengah kondisi efisiensi perjalanan dinas.
“Semoga, upaya tersebut berbuah manis bagi daerah,” ucap Fajar.
Meski dalam Pilkada lalu tidak mendukung pasangan Safni-Rito, Fraksi Golkar menegaskan kesiapannya mendukung kepemimpinan mereka sepanjang kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Begitu Pilkada selesai dan Bupati-Wabup dilantik oleh Presiden pada 20 Februari lalu, kami Fraksi Golkar sesuai doktrin karya-kekaryaan dan tradisi selama 60 tahun sebagai partai tengah, siap mendukung,” tambah Fajar.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Golkar juga meminta agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah mempercepat pelaksanaan program-program yang sudah dianggarkan dalam APBD 2025. Percepatan ini penting mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota telah memasuki kuartal kedua tahun anggaran.
“Percepatan serapan belanja daerah diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang sedang lesu akibat dampak perang dagang dunia,” jelas Fajar.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar penyusunan RPJMD 2025–2029 dilakukan tepat waktu dan mengikuti tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menurut Fajar, keterlambatan pengesahan RPJMD bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Selain itu, Fajar juga menyoroti kondisi dunia pers daerah yang kian memprihatinkan. Ia menyinggung pemangkasan anggaran komunikasi publik di Diskominfo dan OPD yang berdampak pada kelangsungan hidup media lokal dan pekerja pers di daerah.
“Di mana-mana terjadi PHK terhadap pekerja media. Kita naif jika anggaran untuk pilar keempat demokrasi ini justru dipangkas,” kata Fajar.
Fraksi Golkar berharap kebijakan efisiensi tersebut dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan pentingnya menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab.
“Jika tidak bisa ditambah, anggaran komunikasi publik itu jangan dikurangi dari tahun sebelumnya. Ini penting untuk mendukung rasa nyaman bagi aparatur dalam menjalankan program serta menjaga keseimbangan dan stabilitas daerah.” tukas Fajar. (tpk)
