Lima Puluh Kota | tipikal.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan ini berlangsung di Aula Shago Bungsu 2, Kamis, (14/08/2025), dengan menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi.
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Endra Amzar, SH, yang diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Fitri, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Menurutnya, keberadaan LPM menjadi ujung tombak dalam mendorong partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
“LPM adalah wadah yang memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah nagari maupun desa dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu, kita ingin para pengurus LPM dapat memahami regulasi dan memiliki keterampilan dalam mengelola lembaga dengan baik,” ungkap Fitri.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat (KMA) Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Quaritta Evari Hamdiana, S.KM, MM, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Quaritta menjelaskan secara rinci tentang apa itu LPM, fungsi, serta dasar pembentukannya yang mengacu pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
Menurut Quaritta, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi lahirnya LPM, yakni atas prakarsa masyarakat itu sendiri atau melalui kebijakan pemerintah. “Apapun dasar terbentuknya, yang jelas LPM harus hadir sebagai lembaga yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan partisipatif tidak akan berjalan maksimal tanpa peran aktif LPM. Melalui Bimtek ini, diharapkan pengurus LPM dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas perannya sehingga mampu mengawal program pembangunan secara berkelanjutan.
Quaritta juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan lembaga. Dengan demikian, LPM tidak hanya sekadar ada secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara nyata di lapangan.
Lebih lanjut, ia mengajak para peserta untuk terus mengembangkan inovasi di nagari masing-masing, sehingga keberadaan LPM benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kita ingin LPM di Lima Puluh Kota menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, kegiatan Bimtek ini mendapat sambutan positif dari para pengurus LPM yang hadir. Mereka menilai kegiatan ini sebagai kesempatan berharga untuk menambah wawasan, saling bertukar pengalaman, serta memperkuat jaringan antar-LPM di kabupaten tersebut.
Dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah berharap LPM di Lima Puluh Kota semakin profesional, solid, dan mampu bersinergi dengan pemerintah nagari maupun desa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (tpk)
