Jakarta | tipikal.com — Partai Demokrat menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh terhadap pihak-pihak yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukanlah bentuk sikap antikritik. Langkah tersebut justru dinilai sebagai bagian dari pendidikan politik untuk menjaga kualitas demokrasi.
Hal itu disampaikan Jemmy Setiawan, pemerhati politik sekaligus kader Partai Demokrat, menanggapi maraknya tudingan di media sosial yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi, Jumat, (9/01/2026).
“Langkah hukum yang diambil Demokrat bukan untuk membungkam kritik. Ini justru upaya mendidik publik agar demokrasi tidak dijalankan dengan fitnah dan logika serampangan,” kata Jemmy Setiawan.
Jemmy menilai, tudingan yang mengaitkan SBY dengan isu tersebut berangkat dari narasi yang keliru. Salah satu dasar tudingan itu adalah keterlibatan Roy Suryo, yang pernah menjadi kader Demokrat.
“Ini contoh nyata cocoklogi politik. Roy Suryo sudah nonaktif sejak 2019 dan tidak punya jabatan struktural di Demokrat. Tidak bisa tindakan personal seorang mantan kader ditarik-tarik menjadi kebijakan institusi partai,” ujarnya.
Menurut Jemmy, jika pola pikir semacam ini dibiarkan, maka setiap partai politik maupun lembaga negara bisa disandera oleh masa lalu individu yang pernah berada di dalamnya. Karena itu, ia menegaskan pentingnya membedakan antara tindakan individu dan keputusan organisasi.
Selain soal logika, Jemmy juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi tidak boleh disamakan dengan kebebasan memfitnah.
“Demokrasi menjamin kebebasan berbicara, tapi tidak pernah menjamin kebebasan untuk menuduh tanpa bukti. Menuding seorang tokoh bangsa mengorkestrasi gerakan ilegal tanpa dasar yang sah adalah pembunuhan karakter,” tegasnya.
Terkait langkah somasi hingga pelaporan hukum yang ditempuh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Jemmy menilai hal tersebut merupakan jalur konstitusional dan beradab.
“Demokrat tidak mengerahkan massa, tidak menekan secara non-hukum. Yang ditempuh adalah mekanisme hukum yang sah. Ini bukti penghormatan terhadap supremasi hukum,” katanya.
Ia juga menanggapi pandangan yang meminta Demokrat menahan diri demi menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurut Jemmy, soliditas koalisi pemerintahan Prabowo–Gibran tidak bisa dibangun di atas pembiaran fitnah.
“Koalisi tidak akan kuat kalau salah satu tokoh utamanya terus diserang dengan tuduhan keji tanpa dasar. Membersihkan nama baik SBY justru bagian dari menjaga etika dan marwah koalisi,” ujarnya.
Di tengah tantangan nasional pada 2026, Jemmy berharap ruang publik tidak terus dipenuhi polemik yang tidak produktif. Ia mengajak semua pihak untuk lebih fokus mengawal kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Kritik tetap penting dalam demokrasi. Tapi kritik harus berbasis fakta dan tanggung jawab. Kalau sudah masuk wilayah fitnah, hukum harus menjadi panglima,” pungkas Jemmy. (*)
