Jakarta | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh semakin memantapkan arah kebijakan reformasi birokrasi daerah setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis, (19/11/2025).
Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional ini menjadi komitmen nyata bahwa Payakumbuh siap bergerak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4 terkait reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Zulmaeta menyampaikan bahwa sembilan kebijakan baru BKN dan data terbaru mengenai kondisi ASN nasional menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola kepegawaian yang modern dan adaptif.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tingkat pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” ujar Wako Zulmaeta.
Menurutnya, layanan kepegawaian yang cepat, akurat, dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi daerah yang tengah mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami akan segera mengadaptasi kebijakan penting seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, serta penguatan manajemen talenta. Ini untuk memastikan ASN Payakumbuh dapat bekerja lebih efisien dan berbasis kinerja,” tambahnya.
Zulmaeta menjelaskan bahwa berbagai kebijakan yang disampaikan Kepala BKN seperti pemetaan talenta ASN, penguatan sistem merit, hingga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) akan membawa dampak langsung pada efektivitas birokrasi di daerah.
Rakornas 2025 juga memaparkan bahwa jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah seperti Payakumbuh dalam merencanakan kebutuhan ASN dan mengatur redistribusi tugas secara optimal.
Zulmaeta menegaskan bahwa Payakumbuh melihat agenda reformasi birokrasi dalam Asta Cita sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.
“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, reformasi ini akan menjadi agenda prioritas kami,” tegasnya.
Rakornas juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, seperti Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang membagikan pandangan mengenai pentingnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif dalam menghadapi perubahan global.
Zulmaeta menilai perspektif tersebut sangat relevan. “Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pihaknya terus mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4. Reformasi diarahkan untuk menghadirkan birokrasi yang melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat dengan mengubah pendekatan regulasi dari represif menjadi responsif.
Ia mencontohkan transformasi yang sudah terjadi, mulai dari revolusi sistem keuangan dari wesel pos ke digital, hingga perubahan besar dalam telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere.
“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti perubahan tersebut,” pungkasnya. (tpk)
