Jakarta | tipikal.com — Dalam upaya memperjuangkan isu strategis daerah, Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan audiensi khusus dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, pada Jumat, (9/05/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup namun hangat dan konstruktif itu turut dihadiri oleh dua Senator asal Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Safni menyampaikan dua isu utama yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan tambang.
Menurut Safni, satu-satunya RSUD yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan rujukan bagi lebih dari 400.000 jiwa penduduk, terutama mengingat luas wilayah Lima Puluh Kota yang cukup besar.
“Kami berharap DPD RI bisa mendorong percepatan pembangunan RSUD Sarilamak yang sudah direncanakan sejak lama, namun terhambat minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Safni juga menyoroti ketimpangan dalam sektor pertambangan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah hanya menjadi “penonton” karena kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi.
“Kerusakan lingkungan terjadi di daerah kami, tetapi manfaat ekonominya justru tidak kami rasakan secara langsung. Kami butuh penguatan peran daerah dalam pemberian izin, pengawasan, hingga pemanfaatan pendapatan dari tambang agar pembangunan berlangsung secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
“DPD RI hadir untuk menjadi jembatan antara daerah dan pusat. Isu-isu strategis seperti ini akan kami angkat dalam forum nasional dan kami akan mendorong kementerian terkait untuk segera memberikan solusi konkret,” kata Sultan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyuarakan kepentingan masyarakat ke tingkat nasional. (tpk)
